All posts by admin

Kolaborasi Super Indo dan InSWA Sudah Kurangi 4 Juta Lembar Kantong belanja Plastik Setiap Tahun

Pengelolaan sampah yang baik dan benar di kalangan masyarakat menjadi salah satu perhatian besar bagi kita semua. Indonesia Solid Waste Association (InSWA) bersama Pusat Pengembangan Riset Sampah Indonesia (PERISAI), bekerjasama dengan Super Indo menyelenggarakan Workshop ‘Bijak Kelola Sampah 2018’, pada Sabtu (14/07), di TPS 3R Rawasari, Jakarta pusat

Workshop yang diselenggarakan selama satu hari penuh itu diikuti oleh peserta dari komunitas Super Indo Berkebun Tangerang Selatan dan Bekasi dan associates sebanyak total 28 orang

Bertindak sebagai pemateri ialah Ketua Umum InSWA Sri Bebassari, Ketua Umum Perisai Nurina Aini Herminindian dan Abdul Khamim yang merupakan sekretaris umum Pusat Pengembangan Riset Sampah Indonesia

Diharapkan, dengan adanya workshop tersebut, para peserta mampu menjadi pelopor di tengah masyarakat  sebagai agen perubahan untuk mengelola sampah dengan bijak. “Harapannya setelah mendapatkan ilmu bisa dibagikan ke komunitas dan masyarakat sehingga bisa jadi agen perubahan kelola sampah dengan bijak,” ujar Head of Corporate Affairs and Sustainability Super Indo Yuvlinda Susanta.

Bagi InSWA sendiri, workshop tersebut memiliki nilai yang penting dalam upaya menumbuhkan rasa peduli dalam mengelola sampah di kalangan masyarakat. Pasalnya, bijak dalam mengelola sampah harus didasari rasa peduli dari dalam diri sendiri.

“Hal yang paling utama adalah kepedulian itu sendiri, sebab tidak peduli terhadap sampah justru akan memunculkan masalah yang lain. Hadirnya para peserta dalam workshop ini secara tak langsung turut berkontribusi dalam mengurangi sampah dan ilmu yang sudah didapat dalam workshop ini bisa diterapkan di lingkungan sekitar,” ungkap Sri.

Adapun dalam kegiatan workshop tersebut, peserta diberikan materi berupa informasi mengenai pengelolaan sampah dengan bijak  dan mendapat pelatihan singkat membuat pupuk kompos dari sisa sayuran dan makanan, serta membuat kertas daur ulang dari sampah.

Para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan dan bersemangat mempelajari pengelolaan sampah dengan baik dan benar sehingga bisa mengelola sampah-sampah yang berasal dari barang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai.

Salah satu peserta workshop, Abdul Azis dari Bekasi mengatakan, pelatihan semacam ini dinilai penting untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sampah. Ia pun berharap ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di lingkungan masing-masing. “Apa yang saya peroleh dalam pelatihan ini sangat bermanfaat dan saya ingin mengimplementasikan ke lingkungan tempat tinggal saya,” kata pria yang juga menjadi peserta workshop terbaik ini.

Kolaborasi untuk mengurangi sampah

Kerja sama antara Super Indo dan InSWA tercatat sudah memasuki tahun kelima dan sudah membuahkan hasil yang terbilang baik. Kolaborasi antara Super Indo dan InSWA ini mampu mengurangi sampah sebanyak 4 juta lembar plastik setiap tahunnya. “Hingga tahun lalu kita sudah mampu mengurangi 4 juta lembar kantong plastik per tahun dan tahun ini melebihi angka tersebut,” ungkap Sri. Menurutnya pengurangan sampah secara besar-besar diperlukan upaya kolaborasi dari berbagai kalangan termasuk pemerintah dan pelaku bisnis seperti Super Indo. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Super Indo dalam menjaga keberlanjutan lingkungan lewat pengelolaan sampah dinilai penting untuk lingkungan.

“Masyarakat bisa diajak untuk bisa peduli terhadap sampah, namun yang terpenting adalah peran pemerintah dan pelaku bisnis. Salah satunya apa yang sudah dilakukan oleh Super Indo ini. Sangat baik dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis lainnya,” tutup Sri.

Bijak Kelola Sampah sejak dini ala Sekolah Alam Cikeas


28 Februari 2018 di pagi hari sudah terparkir sebuah bus di depan Kantor Suku Dinas Lingkungan hidup Jakarta Pusat. Puluhan anak berseragam khas lapangan terlihat berhamburan dengan tentengan masing-masing; sepatu booth, topi, kaus tangan, dan masker. Hari itu adalah hari pertama anak-anak SMP kelas VII Sekolah Alam Cikeas ini melaksanakan Project Based Learning (PBL) angkatan ke-5, semacam program kerja lapangan yang dilakukan di setiap semester, di Tempat Pengolahan Sampah 3R Rawasari, Jakarta Pusat.

Selama dua hari mereka akan menghabiskan waktu dari pagi hingga menjelang sore serta menginap di TPS 3R Rawasari untuk mengerjakan projek yang mereka sebut Pengelolaan Sampah Skala Kawasan. Bisa dibayangkan betapa hebatnya mereka sampai rela menginap di Tempat Pengelolaan sampah. Tapi tunggu dulu, TPS 3R Rawasari bukan hanya sekedar “TPS biasa” tapi merupakan TPS bintang lima yang fasilitasnya cukup lengkap, ada Tempat pelatihan, kantor dan juga dilengkapi dengan Toilet bersih dan Musholla, dan yang paling penting TIDAK BAU sehingga mereka merasa tidak sedang di Tempat pengolahan sampah.

Semua aspek pengelolaan sampah di skala kawasan akan mereka kaji; mulai dari aspek

teknologi, kelembagaan, pembiayaan, sosial budaya, hingga aspek peraturan.

Ya, tujuan utama anak-anak ini memang TPS 3R Rawasari, yang berlokasi tepat di depan Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kantor Pemadam Kebakaran sektor V Kecamatan Cempaka Putih, namun tempatnya memang agak menjorok sedikit ke dalam. Ketika masuk ke halamannya yang berdekatan dengan pintu masuk, barulah terlihat plang informasi TPS 3R Rawasari.

Kalau dilihat sepintas dari jalan, tidak ada yang bakal tahu kalau di kawasan kurang dari 1000 m2 ini setiap hari siap menerima berton-ton sampah dari masyarakat untuk diolah menjadi kompos. Maka sudah siap dengan segala ‘alat tempur’ keselamatan kerja, mereka akan belajar menjadi pengelola sampah.

Pada hari Pertama para siswa dari Sekolah Alam Cikeas ini menikmati Betapa serunya menjadi aktor petugas kebersihan dengan dibagi menjadi dua kelompok. Diawali dengan Materi pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang disampaikan oleh Bp. Abdul Khamim dari Indonesia Solid Waste Association mereka mengikuti dengan serius, untuk selanjutnya langsung terjun ke permukiman menggunakan gerobak sampah milik RT guna mengambil sampahnya dan selanjutnya mereka pilah mana yang masih dapat dimanfaatkan, dikomposkan dan mana yang tidak dapat dimanfaatkan atau residu, mereka begitu antusias ketika mendapati fakta bahwa dari sampah yang mereka kumpulkan dari gerobak kelompok pertama mendapatkan hasil Rp 11.000,- dan dari kelompok ke-2 Rp. 14.000,-selanjutnya mereka mengikuti proses pembuatan kompos sampah domestik; mulai dari, menimbang, mencacah, membalik, menyiram,hingga memanen kompos.

Pada jam satu siang teng, setelah istirahat untuk sholat dan makan siang, selanjutnya para siswa mengikuti praktek pembutan kompos dengan metode Osaki serta pembuatan kompos dengan menggunakan tong komposter skala rumah tangga.

Pada hari ke.2 para siswa diajarkan bagaimana cara memanfaatkan sachet bungkus kopi untuk dijadikan kerajinan tangan dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan kertas daur ulang

Project Based Learning dari sekolah Alam Cikeas ini sudah berlangsung secara rutin sejak tahun 2014 ningga saat ini dan merupakan pioner yang juga diikuti sekolah sekolah lain seperti Sekolah Alam Bintaro, Sekolah Noah dan masih banyak yang lainnya.

Sebuah pengalaman seru yang tidak bakal terlupakan.

Menuai Kebajikan Melalui Kepedulian (Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional, 21 Februari 2017)

Hujan turun rintik-rintik saat aku memasuki lorong kecil yang rimbun di pagi hari itu.  Sekilas tercium sedikit bau busuk dari sampah yang baru datang, menumpuk di halaman sebelah. Tapi begitu masuk ruang pertemuan yang terang benderang, dengan suhu ruangan ber AC yang nyaman, tidak ada lagi bau busuk, apalagi lalat. Itulah kesan pertama yang kurasakan sewaktu mengunjungi lokasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Rawasari yang terletak di Jl. Rawasari Selatan, dekat Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu.

Sampah yang dihasilkan warga sekitar diolah di TPST Rawasari menjadi kompos dan barang-barang bermanfaat lainnya, seperti taplak meja, tas, dan berbagai wadah yang cantik, sisanya baru dibuang ke tempat pengolahan akhir atau TPA. Yang menarik, tidak ada bau sama sekali dan sergapan lalat seperti kita temui pada pengolahan sampah di tempat lain yang baunya menyengat dan lalat beterbangan. Halaman yang digunakan untuk mengolah sampah tampak bersih, bersebelahan dengan kebun yang asri dengan berbagai tanaman yang rindang, sehingga pengunjung tidak merasa berada di tempat pengolahan sampah.

Adalah Sri Bebassari, seorang penggiat pengolahan sampah, yang menjadikan TPST Rawasari menjadi menarik. Apa resepnya? “Jangan biarkan sampah menginap”, kata Sri yang akrab dipanggil Enchi. “Begitu datang, sampah langsung dipilah, sampah daun dicacah dulu, dan sampah bukan organik dipisahkan, dengan demikian sampah tidak sempat membusuk dan bau”, kata perempuan paruh baya yang dijuluki Ratu Sampah itu. Berkat kerja kerasnya, Sri, yang lulusan Teknik Penyehatan (sekarang Teknik Lingkungan) ITB tahun 1979 tersebut, mendapatkan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan pada tahun 2015, penghargaan tertinggi dari pemerintah untuk para penggiat yang peduli pada lingkungan.

Sri bercerita bahwa TPST itu dulunya adalah proyek percontohan yang dibuat oleh BPPT sewaktu dia bekerja dulu, untuk pengolahan sampah terpadu skala lingkungan. Setelah diserahterimakan ke Pemda DKI, ternyata proyek tersebut terbengkalai, mangkrak dan tidak jelas keberlanjutannya. Dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri kemudian membuat Kesepakatan Kerjasama (MoU) antara InSWA dengan Pemda DKI, untuk melanjutkan pengoperasian TPST tersebut, yang berlanjut sampai sekarang.

Saat ini TPST mengolah 2 ton sampah setiap hari dari lingkungan sekitarnya, dari kapasitas penuhnya sebanyak 4 ton perhari. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI membayar tipping fee kepadanya untuk setiap ton sampah yang dia olah, tapi pada kenyataannya dia harus mencari berbagai cara agar TPST eksis dan terus berjalan. Sebagian dari peralatan kantor dan fasilitas di TPST ini berasal dari barang-barang milik Sri sendiri yang dia boyong dari rumahnya, sebagian lain berasal dari sumbangan sukarela dan hasil kerjasama dengan beberapa fihak dalam program CSR. Sri sedang menuai kebajikan melalui kepeduliannya terhadap pengolahan sampah.

Memang, bagi kebanyakan pemerintah daerah, pengolahan sampah masih belum mendapat prioritas tinggi, kalah dengan pembangunan sarana kota lainnya. Menurut Sri, apabila kota diibaratkan sebagai rumah, maka kita sudah mampu membuat ruang tamu yang mewah sekelas lobi hotel bintang lima, tapi untuk urusan belakang, limbah dan sampah, sebagian besar dari kita masih belum peduli. Masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu mengelola sampahnya dengan baik, karena dana yang disediakan untuk mengelola sampah masih jauh dari cukup.

Dari aspek pengaturan, kita masih tertinggal dari Jepang dan Singapura misalnya, yang telah lama memiliki peraturan perundangan tentang sampah. Di Jepang, peraturan tentang sampah sudah berumur 100 tahun. Kita masih bersyukur karena, meskipun sudah sangat terlambat, kita sudah memiliki undang undang tentang sampah dengan diterbitkannya UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peran Sri dalam penerbitan UU tersebut ternyata juga tidak kecil, mulai dari melobi anggota DPR sampai menulis surat langsung kepada Presiden SBY waktu itu. Kebetulan Sri pernah diminta ikut dalam rombongan SBY sewaktu kunjungan kerja ke Shanghai, China.

Menurutnya lagi, dalam masalah sampah, diluar aspek pendanaan dan peraturan, kita terlalu banyak berkutat pada aspek teknologi, tapi melupakan aspek penting lainnya yaitu kelembagaan dan sosial budaya. Dan diatas segalanya, niat atau bahasa kerennya: political will dari para elit politik di daerah masih rendah, padahal itu menjadi penentu berhasil tidaknya pengelolaan sampah yang baik.

Ditanya kenapa tertarik dengan sampah, Sri mengatakan bahwa yang belajar sampah di dunia ini tidak sampai 1 persen, sementara yang buang sampah itu semua orang, atau 100 persen. Jadi mengelola sampah itu benar-benar memerlukan kepedulian, ketekunan dan kecintaan. Itulah yang menjadi pendorong semangat perempuan kelahiran Bandung pada 28 Juni 1949 itu untuk menghabiskan waktunya menekuni pengolahan sampah dengan melakukan berbagai percobaan, jauh sebelum berdirinya InSWA pada tahun 2003.

Banyak dari kita yang mungkin belum tahu bahwa hari ini (21 Februari 2017) adalah Hari Peduli Sampah. Tanggal tersebut diambil dari peristiwa tragis terjadinya longsor di TPA Leuwi Gajah pada tahun 2005, yang menelan ratusan korban meninggal dan dua kampung adat hilang dari peta. Sejak itu, tanggal 21 Februari dijadikan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.

Lalu, apa artinya penerbitan UU tentang sampah dan ditetapkannya tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah bagi kita? Andalah yang harus menjawabnya. Yang jelas, sampah ternyata bisa dikelola dengan baik apabila kita peduli, dan ada niat, sesederhana itu.

 

Salam Kompasiana

 

 

Sumber : Kompasiana

http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.kompasiana.com/rissukarma/menuai-kebajikan-melalui-kepedulian-menyambut-hari-peduli-sampah-nasional-21-februari-2017_58ab5de0927a61080ef56079&lc=id-ID&s=1&m=365&host=www.google.co.id&ts=1487629495&sig=AJsQQ1CvvVHefJOuotbKrHD9GPsLaQqEIA

SUPER INDO DAN InSWA GELAR PELATIHAN BIJAK KELOLA SAMPAH

Bandung, 10 Maret 2016 – Super Indo bekerja sama dengan Yayasan PERISAI dan Indonesia Solid Waste Association (InSWA) mengadakan kegiatan workshop pengelolaan limbah rumah tangga. Kegiatan berlangsung di Bumi Samami Jalan Terusan Cigadung No. 15, Tubagus Ismail, Bandung, dan diikuti oleh pelanggan-pelanggan setia Super Indo dan berbagai institusi terkait tanpa dipungut biaya. Pelatihan ini merupakan lanjutan kegiatan pelatihan pertama yang diselenggarakan di TPS 3R Rawasari Jakarta Pusat pada bulan Desember 2015 yang juga diikuti oleh pelanggan Super Indo di wilayah Jakarta

 

Program ini sejalan dengan komitmen Super Indo untuk mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, bersih dan berkelanjutan. Seperti dikatakan oleh Yuvlinda Susanta, Department Head Corporate Communication & Sustainability “Super Indo telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Perisai dan InSWA dalam hal edukasi kelola sampah secara bijak sejak 2013. Selain itu, Super Indo juga telah menjalankan berbagai inisiatif pengelolaan sampah seperti komposting, kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik melalui pemberian insentif kepada pelanggan, menerapkan ujicoba plastik tidak gratis, mendaur ulang minyak jelantah menjadi bio diesel, food donation, dan juga memanfaatkan sisa buah dan sayur menjadi pakan hewan.” Tujuan workshop pengelolaan limbah rumah tangga secara mandiri ini adalah untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih, khususnya di tingkat rumahan. Limbah bisa ditransformasi menjadi kompos ataupun kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Pemaparan dan pelatihan dilakukan oleh tim Indonesia Solid Waste Association, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang manajemen dan riset sampah padat di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan secara langsung pengelolaan limbah rumah tangga.

 

 

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bentuk pertanggung jawaban Super Indo dan Yayasan Perisai dalam mengelola donasi pelangggan. Selama ini, pelanggan yang memilih untuk tidak menggunakan kantong plastik, berhak menerima insentif berupa cash back yang bisa menjadi diskon atau dapat di donasikan. Selama tiga tahun menjalin kerjasama terkumpul dana lebih dari Rp 166 juta yang disalurkan kepada Yayasan Perisai dan InSWA untuk program bijak kelola sampah. Super Indo percaya akan semakin banyak lagi pelanggan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah.

Polemik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

Beberapa hari ini beredar di media sosial ajakan untuk mendukung judicial review terhadap peraturan presiden No. 18/2016 tentang Percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 7 kota/provinsi: Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Makassar, Surabaya, dan Surakarta. Seruan itu berisi kekhawatiran bahwa sampah kota yang dibakar akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, dan bertentangan dengan kondisi di Indonesia, regulasi yang ada, dan lain sebagainya.

Sekilas, publik tentu akan langsung bereaksi ikut menentang Perpres tersebut, dan terbukti dari beberapa grup yang saya ikuti, re-tweet dan ajakan untuk mendukung semakin bergulir. Meskipun tetap ada juga yang tidak ikut re-tweet dengan berbagai alasan atau tidak menanggapi sama sekali. Memang demikian adanya media sosial saat ini.

Sebagai individu yang senang belajar tentang sampah, khususnya sampah kota, saya tergelitik untuk menanggapinya. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan yang lebih berimbang.

Pertama, perlu dimengerti terlebih dahulu bahwa yang dimaksud pembakaran sampah dalam Perpres bukanlah pembakaran terbuka seperti jaman dahulu nenek kakek kita membakar sampah di halaman. Atau pembakaran tertutup dengan tungku seperti di rumah sakit atau crematorium yang kapasitasnya kecil dan masih dilakukan feeding (sampah masuk) secara manual. Pembakaran kapasitas kecil semacam ini justru tidak lagi direkomendasikan untuk sampah kota dan terbukti banyak menemui kegagalan (BPPT, 2003).

Pembakaran yang dimaksud dalam Perpres adalah teknologi tinggi yang harus aman, baik prosesnya maupun abu dan emisi gas buang nya. Pembakaran sampah yang dimaksud dilakukan juga di banyak negara termasuk negara tetangga Singapura yang terkenal sangat bersih, dan sedikitnya berfungsi ganda: mengurangi volume sampah hingga tinggal abunya, dan menghasilkan tenaga listrik. Kapasitasnya minimal 1000 ton sampah per hari, dan listrik yang dihasilkan mampu mencapai 10 MW. Bangunan fisiknya mirip seperti mal yang banyak dijumpai di kota besar. Bukan investasi yang sedikit, karena penyedia teknologi nya wajib memiliki lisensi internasional, dan operator nya harus memiliki kompetensi tinggi. Hampir sepertiga dari investasi dialokasikan untuk memastikan emisi gas buang, termasuk dioksin yang sangat ditakutkan itu, aman. Menurut Internasional Solid Waste Association (ISWA) pada laporannya tahun 2013, tercatat lebih dari 1200 PLTSa beroperasi di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.

Di Indonesia, pengembangan PLTSa sebenarnya juga bukan hal yang baru. Tahun 1980-an, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan Studi Kelayakan PLTSa untuk DKI Jakarta. Teknologi thermal pun telah dipilih untuk Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, dan proses lelang investasi pun telah dimulai. Demikian pula dengan Bandung. Berbekal kepahitan paska darurat sampah di kota tersebut, dilakukanlah proses lelang PLTSa untuk lokasi Gedebage. Namun proyek-proyek investasi ini tidak berlanjut hingga saat ini, karena berbagai kesulitan yang ditemui.

Kedua, publik juga perlu menyadari bahwa permasalahan sampah kota di Indonesia semakin pelik dan genting, sehingga urgensi untuk teknologi tinggi yang mampu menangani tingginya volume sampah semakin mendesak. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di kota-kota metropolitan semakin penuh, padahal lahan semakin terbatas. Jika estimasi setiap orang menghasilkan ‘dosa’ 0.5 kg sampah per hari, maka Jakarta menghasilkan 6000 ton per hari, membutuhkan lebih dari 1000 trip truk sampah, untuk ditimbun di ‘gunung sampah’ seluas lebih dari 120 hektar lahan di Bantargebang.

Bagi kita yang tinggal jauh dari lokasi TPA, mungkin tidak terbayang betapa gawatnya kondisi persampahan saat ini. Tapi ingatkah kita akan tutupnya TPA di Leuwigajah Bandung tahun 2005, yang berdampak pada kondisi kota yang ‘tertimbun’ sampah selama berminggu-minggu hingga ke jalan raya, halaman kantor, sekolah bahkan di depan rumah? Bukan tidak mungkin kejadian itu berulang, khususnya di kota-kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Instalasi pengolahan sampah skala besar khususnya PLTSa menjadi pilihan logis untuk darurat sampah, karena membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas, dan didukung oleh teknologi yang sudah mapan. Pilihan lainnya jika sudah terjadi darurat sampah, adalah peraturan ekstrim bahwa seluruh lapisan masyarakat dilarang (ada sanksi hukumnya) membuang sampah terutama sampah mudah membusuk. Masyarakat harus memastikan untuk mengolah sendiri sampahnya, secara swadaya atau menggunakan jasa pihak lain. Siapkah kita jika ini terjadi?

Ketiga, Perpres ini tidak memberi arti bahwa PLTSa akan serta merta beroperasi dalam 1 – 2 tahun ke depan. Banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk studi kelayakan untuk tiap kota/provinsi terpilih tersebut, untuk menentukan go or no go dari proyek PLTSa. Bukan hanya aspek teknisnya, tapi juga kelembagaan dan sosial.

Investasi yang tinggi juga membutuhkan kepastian sumber pembiayaan. Seperti diketahui, meskipun PLTSa dapat memperoleh income dari penjualan listrik, namun biaya pembangunan dan operasional yang tinggi – khususnya jika investasi dilakukan oleh swasta murni – tidak dapat tercukupi tanpa adanya pemasukan dari tipping fee atau jasa pengolahan sampah. Pemerintah masih berpikir ulang untuk memutuskan apakah subsidi dapat dilakukan terhadap proyek PLTSa. Tanpa subsidi, maka retribusi dari masyarakat lah yang harus dikejar untuk memenuhi kebutuhan biaya.

Pertanyaannya sekarang, siapkah kita mereformasi paradigma kita bahwa mengolah sampah tidaklah murah? Tentu banyak pilihan lain yang lebih murah, ramah lingkungan, seperti membuat kompos sendiri di rumah, ikut bank sampah, mendaur ulang, dan lain sebagainya. Tentu, jika penyakit persampahan kita masih sakit ringan dan sedang. Tapi jika sudah stroke, atau kanker, silakan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah masih cukup dengan olah raga dan minum suplemen atau antibiotik? Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhtiar kita tentu sudah ke level operasi besar, atau kemoterapi, yang memiliki resiko tinggi dan biaya mahal. Demikian juga dengan gawatnya penyakit persampahan kita di kota-kota metropolitan saat ini. Sudah saat nya kita berani ambil keputusan untuk nasib dan masa depan kita bersama. Wallahualam.

Dini Trisyanti

Deputi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis, Indonesia Solid Waste Association (InSWA)

Direktur, Sustainable Waste Indonesia (SWI)

InSWA Focus Group Meeting “Waste to Energy in Low and Middle Income Countries”

TPS 3R Rawasari, 5 November 2014

TPS 3R Rawasari, Jakarta, 5 November 2014

Pada tanggal 5 November 2014, Indonesia Solid Waste Association (InSWA) menyelenggarakan forum diskusi yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang yang merupakan perwakilan dari kementerian/badan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan perusahaan swasta. Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari International Solid Waste Association (ISWA) yaitu Hermann Koller selaku Managing Director dan perwakilan Waste Management Association of Malaysia (WMAM) yaitu Ho De Leong selaku Ketua. Focus Group Meeting ini berlangsung selama 2 jam lebih, dengan difasilitasi oleh moderator Dini Trisyanti dari InSWA, yang juga menyusun dan mensarikan catatan diskusi (minutes of meeting) ini.

Berikut adalah catatan diskusi dari forum ini:

Perwakilan Kementerian ESDM (Ibu Riska) menjelaskan bahwa program WtE dari sampah kota mendapat perhatian utama, dimana dilakukan pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Palembang. Project ini berupa pemanfaatan landfill gas di TPA Sukawinatan menjadi listrik, yang saat ini dalam tahap proses lelang. ESDM masih menerima beberapa usulan dari kabupaten dan kota untuk membangun PLTSa, serta lebih mendorong pihak swasta yang ingin membuat PLTSa dari landfill gas.

InSWA (Bapak Guntur Sitorus) menjelaskan bahwa isu WtE sudah sangat populer di Indonesia, namun lebih kepada wacana indah yang realisasinya masih sangat jauh dari harapan. Masih banyak yang beranggapan bisnis WtE menguntungkan karena bisa menjual listrik. Padahal kenyataannya, hasil penjualan listrik tidak sebanding dengan biaya investasi (capex) dan operasional (opex) yang dibutuhkan. Dari aspek pendanaan, menarik atau tidaknya untuk berinvestasi dan bekerjasama untuk implementasi WtE – khususnya incinerator skala kota – masih menjadi permasalahan. Dibandingkan dengan infrastruktur air minum atau jalan, misalnya, investasi di pengelolaan sampah masih sedikit peminat swastanya. Pihak Bank masih perlu benchmark yang cukup untuk dapat meminjamkan dana kepada swasta sector persampahan.

Dari aspek peraturan, kurang adanya harmonisasi antar regulasi. Misalnya untuk skema build, operate, transfer atau BOT, di satu sisi ada tipping fee yang dibayarkan kepada pengelola, tapi disisi lain ada regulasi tentang asset dimana diwajibkan pengelola membayar kontribusi untuk menggunakan lahan pemda. Belum lagi pemikiran yang masih kurang tepat tentang tipping fee. Misalnya dalam desain insinerator di Bandung dengan tipping fee Rp. 350 ribu dikatakan sangat mahal. Padahal nilai itu tidak sebanding dengan harga yang ada di negara lain. Padahal mahal atau tidaknya dinilai berdasarkan teknologi yang digunakan. Proses tender pun sangat berliku- liku, misalnya di DKI Jakarta yang sudah 3 tahun tender tapi belum juga ada pemenangnya.

Hal lain yang juga perlu diluruskan adalah pemahaman WtE yang masih tercampur antara instalasi incinerator skala kota dan instalasi landfill gas. Jumlah 400-an TPA di Indonesia yang sangat banyak sebenarnya sangat berpotensi untuk WtE. Untuk WtE landfill gas, kesulitan juga muncul bagi swasta yang diminta untuk menjamin nilai minimum listrik yang dihasilkan. Padahal gas dari TPA sangat tidak stabil dan pengalaman di Bantargebang menunjukkan over-estimasi potensi yang cukup jauh(16 MW estimasi, realisasi hanya 3-4 MW).

Ditambahkan oleh perwakilan dari DIM, mitra swasta dari Trade Cooperation Facility – Uni Eropa (Ibu Handayani), bahwa selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 terdapat beberapa kegiatan WtE di Indonesia, mengajak 6 kota termasuk diantaranya Batam. Study visit ke Amsterdam (Belanda) dan Boras (Swedia) juga dilakukan, dilanjutkan dengan Waste to Energy Week di Yogyakarta. Para technology provider juga telah diundang, dan Bappenas sebagai otoritas terkait Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) juga dilibatkan, serta lembaga pendanaan infrastruktur. Beberapa concern yang muncul diantaranya contoh kasus di Batam tahap Pre-Qualification pun sempat diulang, dan bahwa PLN Batam tidak bersedia mengikuti tariff yang ditetapkan ESDM. Sedangkan di Surakarta sudah 4 tahun tender belum tuntas, karena Pemda menyatakan tidak ingin ada tipping fee, sehingga tidak ada perusahaan yang ingin join. Update terakhir, tender dilakukan ulang dengan spesifik teknologi yang diharapkan adalah thermal, berhubung TPA sudah over capacity. Kompleksitas masalah semakin terlihat karena sulitnya meyakinkan walikota untuk mendukung. Oleh karena itu, disarankan agar menekankan pada merubah mindset para pejabat.

Usulan solusi juga disampaikan, bahwa selain harmonisasi regulasi di tingkat nasional/kementerian, juga perlu adanya kolaborasi di tingkat municipal (kota) untuk memiliki fasilitas WtE regional sehingga lebih menjamin suplai bahan baku sampah. Di Belanda hal ini sudah dilakukan, dimana satu fasilitas incinerator kota digunakan oleh 50-an kota.

Sementara itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bapak Akbar) menjelaskan juga bahwa concern nasional terhadap persampahan telah tertuang di UU No. 18/2008, dimana semua pemerintah dituntun untuk melakukan inovasi dalam penanganan persampahan. Beberapa program yang mendukung hal tersebut adalah Adipura Kencana, Sustainable City (diantaranya Tangerang, Balikpapan, Lamongan, Kota Malang) yang telah melakukan waste to energy.

Direktorat Permukiman Bappenas melalui perwakilannya (Bapak Aldy Mardikanto) menerangkan bahwa arah pembangunan persampahan yang termasuk RPJMN sedang disusun untuk tahun 2015 – 2019. Secara garus besar, 5 tahun ke depan diharapkan target akses sanitasi mencakup 100%, dimana untuk standar pelayanan minimum persampahan 85%, dan 15% untuk wilayah rawan sanitasi rendah. Standar pelayanan tersebut masih seputar cakupan pengangkutan, dan penyediaan landfill. Sering ditemukan di daerah, permasalahan sanitasi bukan karena dana yang kurang, tapi komitmen yang kurang. Namun demikian Bappenas juga mendorong akses yang semakin terbuka informasi bagi Pemda mengenai peluang teknis dan pendanaan dari pihak yg terkait, termasuk WtE ini. Bappenas juga mengkoordinir Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), dimana hampir seluruh Pemda menjadi anggota, dan sudah ada Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dirumuskan oleh 450-an Kabupaten/Kota.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (Ibu Anna) menjabarkan bahwa fokus program persampahan mengarah kepada TPA dan fasilitas 3R, ketimbang kepada incinerator. Pemerintah daerah dinilai masih sangat bergantung pada APBD, dan komitmen daerah untuk pendanaan persampahan juga masih minim. Alokasi pendanaan diperkirakan hanya 2 – 5 % saja dari total APBD. PU juga menambahkan bahwa sejak 2007 telah membangun TPS 3R berbasis masyarakat, namun diperkirakan hanya 35% saja yang berjalan dari seluruh lokasi yang dibangun. Terkait incinerator, PU menilai dana operasional dan pemeliharaan yang tinggi masih sulit untuk dijalankan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan PLTSa di Bandung dijelaskan secara singkat oleh perwakilan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (IATL ITB) yang juga termasuk dalam jaringan Bandung Juara Bebas Sampah (Ibu Maya). Persoalan semakin rumit karena juga terkait social dan komunikasi. Bukan hanya bagaimana cara berkomunikasi, tapi apa yang menjadi materi komunikasi juga sangat minim diinformasikan dari pemerintah terkait. Saat dilakukan forum untuk membahas masalah ini, terdapat 2 kubu kelompok masyarakat menyuarakan protes dan demonstrasi. Namun hingga di akhir event forum tidak terdapat kesimpulan, dan kesiapan pihak swasta dan pemerintah dalam memberikan informasi khususnya terkait teknologi masih kurang. Selain di Bandung, di Kota Bogor pun muncul penawaran-penawaran teknologi dari investor swasta, yang menclaim dapat memproses sampah dengan sangat menjanjikan dan biaya murah. Disayangkan pula regulasi yang sudah ada masih minim implementasinya, termasuk masih cukup banyaknya TPA yang masih open dumping di Indonesia.

Perwakilan dari PT. PLN (Bapak Andrew Cahyo Adi) menjelaskan bahwa project bioenergy sudah dilakukan terhadap biomass, dan cukup berhasil. Sampah kota, meskipun termasuk bioenergy namun memiliki banyak perbedaan karena menyangkut pelayanan public. Apakah project WtE dari sampah kota dapat menjadi project komersial, sangat penting dan menarik untuk diketahui. PLN juga memberikan tanggapan terkait penolakan teknologi incinerator sampah yang muncul di Bandung. Beberapa alasan penolakan sulit untuk dimengerti, dan lebih kepada kesalahan pemahaman. Misalnya dikatakan adanya masalah di operasional, dimana operator tidak bekerja dengan benar dan dibawah standard. Jika demikian maka yang diperlukan adalah pelatihan dan pembekalan yang lebih baik kepada para operator, dan bukan kemudian mempertanyakan dan mempermasalahkan teknologinya. Toh persoalan operasional lazim terjadi juga di fasilitas persampahan, termasuk TPA Bantar Gebang. Dalam project landfill gas to energy, output energy yang diperoleh ternyata jauh dibawah yang diperkirakan. Selain itu, terdapat juga TPA yang tidak secara eksplisit mengintegrasikan fasilitas pembangkit energi (power plant) dengan produksi listrik (electricity production), seperti klausul kontrak antara pengelola swasta dan Pemprov DKI di Bantargebang. Hal ini tentu membingungkan bagi PLN dalam proses pembelian listrik yang dihasilkan. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan utama PLN dalam analisis WtE project nya adalah penggunaan teknologi yang proven, dalam hal ini bukan hanya teruji metodologinya, tapi juga jumlah aplikasi dengan kapasitas yang serupa.

Terkait instalasi pembangkit listrik dan harga listrik, perlu diperhatikan misalnya kekhususan daerah seperti Batam, dan prosedur legalisasi jika terkait subsidi, yang sebagian juga masih dibahas secara internal di PLN. PLN menggarisbawahi bahwa sumber daya energy sangat terbatas, sehingga terwujudnya WtE sangat diharapkan. Informasi yang proporsional mengenai WtE incinerator sangat perlu diberikan kepada masyarakat. Fokus juga diusulkan diberikan kepada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, agar alokasi sumber daya yang ada dapat diprioritaskan. Forum diskusi juga mengusulkan agar bantuan PLN terkait sanitasi dapat menjangkau Kota/Kabupaten secara lebih luas lagi.

InSWA kembali menambahkan bahwa dengan identifikasi masalah yang semakin lengkap, harapannya tentu langkah yang diperlukan semakin jelas, atau justru bisa berlari kencang mengerjar ketinggalan. Poin terpenting adalah jangan terus menyederhanakan waste energy. Solusi penting pertama adalah aturan main. Diantaranya perlu diperjelas dan dibedakan antara landfill to energy (LFtE) dan WtE incinerator, karena keduanya memerlukan perlakuan berbeda. Misalnya untuk LFtE, perlu aturan main sehingga mindset walikota tentang WtE bukan menganggap sebagai penambah PAD, tapi justru ada alokasi tambahan APBD persampahan karena terkait SOP yang harus ditaati. Sedang WtE incinerator membutuhkan pendekatan edukasi yang extra agar dapat diterima oleh masyarakat.

Solusi berikutnya adalah pendanaan, agar APBD persampahan dan political will menjadi naik prioritasnya. Bantargebang dan Bali adalah laboratorium riil yang menunjukkan bahwa kebutuhan capex dan opex untuk TPA jauh melebihi hasil penjualan listrik dll, sehingga investasi bisnis tidak mungkin berhasil tanpa tipping fee. Teknologi sudah cukup dikuasai oleh tenaga local, namun ketika pengajuan dana kepada Bank, seringkali gagal karena feasibility business nya. Di Bantargebang bisa terjadi investasi swasta karena skema-nya bukan konvensional Bank memberi pinjaman, namun lebih karena kapasitas Bank sebagai pemilik (pembeli) perusahaan operator.

Perwakilan GIZ (Bapak Gan Gan Dirgantara) menjelaskan bahwa terkait WtE, sedang berjalan project VNAMA (Vertically Integrated Nationally Appropriate Mitigation Action), dimana GIZ bekerja untuk menangani efek gas rumah kaca dari pengelolaan sampah. Berdasarkan dialog dengan dan antar stakeholder, diketahui masih adanya ketidakjelasan regulasi terkait WtE, khususnya landfill gas to energy. Concern otoritas teknis persampahan terbatas pada tanggung jawab penanganan landfill hingga menangkap gas metana yang dihasilkan dan melakukan flaring. Padahal gas metana memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan sebagai gas ataupun listrik. Regulasi yang ada masih terkotak kotak di KLH, PU, dan ESDM. Ketiga kementerian tersebut perlu bersinergi dahuiu. Dalam sisi teknis banyak kegagalan, contohnya banyak.

Kota yang bermitra dengan VNAMAs GIZ ada 5, yaitu Kota Kendari, Malang, Pekalongan (Kota dan Kabupaten), Jambi, dan Sidoarjo. Di Kendari dan Malang, pemerintah daerah sudah melakukan upaya pemanfaatan gas dari TPA yang berjalan cukup baik. Kendari memperoleh Adipura setelah sebelumnya berperingkat rendah, sehingga TPA menjadi kebanggaan Walikota yang sering melaksanakan rapat resmi pemda di TPA. Di Malang, gas TPA digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak bagi ratusan rumah tangga. GIZ mempelajari bahwa selain kontinuitas gas dari TPA yang sulit terjamin, berdasarkan diskusi dengan PU juga diperoleh informasi bahwa luas sel TPA minimum yang dapat feasible secara finansial untuk LFtE adalah 6 ha. Dari 400 an jumlah TPA di Indonesia, diperkirakan hanya 30-an yang dapat memenuhi kriteria luas tersebut.

Perwakilan APEKSI (Bapak Teguh) menyampaikan bahwa terkait WtE, belum ada program khusus, namun APEKSI pernah memfasilitasi kerjasama antara Kota Palu dengan Kota Boras di Swedia tahun 2012. Secara umum, dalam sektor pengelolaan sampah, peran APEKSI lebih kepada pendokumentasian best practices. Diantara Surabaya dengan program Composting Takakura, Pontianak dengan program LFtE bersama Gikoko, Pekalongan dengan program energi dari ampas tahu, Bogor dengan program biodiesel minyak jelantah, Malang dengan Bank Sampah Kota, dan Padang program pengumpulan sampah yang unik.

Forum diskusi menyarankan agar tindak lanjut hasil pertemuan ini disampaikan langsung dari InSWA kepada Presiden, agar mengurangi jalur birokrasi. Sebagai eksekutor, kementerian akan mendukung jika sudah menjadi kebijakan. Forum juga mengharapkan agar untuk jangka waktu yang lebih pendek dan menengah, InSWA dapat mendorong proses capacity building, khususnya knowledge sharing mengenai teknologi WtE, bahkan juga dalam menyusun masterplan persampahan kota, baik untuk Pemda, Konsultan, Investor, dll. Disampaikan juga bahwa berdasarkan informasi yang ada, KLH saat ini sedang memiliki kerjasama dengan 5 negara (Jepang, Korea, China, Denmark, Polandia) mengenai isu persampahan. Disarankan agar upaya forum ini dapat link dengan pengalaman-pengalaman di negara tersebut. Selain itu, disarankan juga untuk melibatkan forum kota-kota penggiat sanitasi, yang secara rutin memiliki forum termasuk Road Show Sanitation and City Sanitation Summit.

Perwakilan ISWA memberikan sekilas informasi mengenai organisasi ini. ISWA adalah NGO yang sudah berumur 40 tahun dan berbasis di Vienna, Austria, meliputi sector swasta, pemerintah, akademisi, dan praktisi persampahan lainnya sebagai anggota. Saat ini memiliki 41 National Member, salah satunya adalah InSWA sebagai perwakilan Indonesia dan WMAM sebagai perwakilan Malaysia. Dalam forum ini, ISWA menyampaikan program diantaranya (1) Training Course di Bangkok, Thailand yang bekerjasama dengan UNEP, (2) sertifikasi International Waste Manager yang berbasis di Singapore, dan (3) Waste to Energy yang berfokus untuk negara berkembang, yang salah satunya dengan publikasi ISWA Guideline terkait isu ini.
Perwakilan WMAM menyampaikan beberapa pengalaman persampahan di Malaysia. Dimulai tahun 1994, ketika pemerintah Malaysia memutuskan untuk privatisasi pengelolaan sampah, dipayungi Undang Undang, dimana dilakukan tender internasional yand diikuti 51 negara. Dari seluruh peserta, hanya 28 perusahaan yang submit proposal. Di awal, tender dimaksudkan untuk memilih 1 perusahaan pemenang untuk seluruh wilayah Malaysia, namun berubah dan diputuskan pada akhir 1995 menjadi 4 pemenang yang akan bekerja berdasarkan wilayah (Utara, Tengah, Selatan, dan Timur). Tender berada dibawah koordinasi Economic Planning Unit, yang saat ini dikenal dengan UKAS, atau unit Public Private Partnership, dibawah Perdana Menteri.

Tahun 1996, ditengah proses negosiasi antara perusahaan dan pemerintah, pemerintah federal menginstruksikan agar seluruh perusahaan langsung beroperasi, dengan pola interim agreement yang berbasis pembayaran tahunan, dan ditandangani antara perusahaan dan setiap pemerintah daerah. Pola konsesi interim ini menggunakan skema khusus dan cukup rumit – karena tidak bankable – dengan kombinasi management fee bulanan berdasarkan proyeksi biaya actual yang disetujui pemerintah daerah (local authority), pengalihan tenaga kerja dari sector public ke sector swasta, dan trust bahwa pemerintah federal akan menepati janjinya untuk full privatization. Bukan hal yang mudah untuk meyakinkan pemerintah daerah satu persatu untuk mengikuti dan menyetujui skema interim tersebut, namun pada tahun 2003, seluruh wilayah Selatan berhasil mencapai privatisasi penuh.

Permasalahan utama adalah sistem interim yang semula direncanakan 2 tahun menjadi 15 tahun, dimana selama waktu tersebut dilakukan negosiasi panjang dengan EPU terkait negosiasi tariff, menyetujui KPI, dll. Tidak heran jika dari 4 perusahaan pemenang, hanya 2 (wilayah Pusat dan Selatan) yang berhasil bertahan. Namun pelajaran terpenting adalah adanya Undang- Undang yang mendorong federalisasi sistem pengelolaan sampah, yaitu pengalihan fungsi pengelolaan sampah yang semula dilakukan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Sistem ini jauh lebih baik karena banyak pemerintah daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan, sehingga federalisasi – dibawah lembaga baru ‘Kebadanan’ – memungkinkan subsidi silang. Setelah melewati masa interim yang panjang, pada tahun 2011, dimulai konsesi penuh kepada swasta untuk jangka waktu 20 tahun lebih. Proses privatisasi dan federalisasi pengelolaan sampah di Malaysia ini didukung oleh DANIDA.

Terkait Waste to Energy, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan terkait insentif renewable energy. WtE sulit diwujudkan sebelumnya dengan sistem BOT, karena capex dan opex yang tinggi. Sedangkan umumnya local authority tidak mampu membayar tarif diatas 30 ringgit per ton. Oleh karena itu saat ini pemerintah federal sedang menangani proses tender 3 project WtE. Namun penyelesaian permasalahan pendanaan ini tidak dibarengi dengan dukungan masyarakat, yang masih bermental Not In My Back Yard (NIMBY), sehingga melatarbelakangi direncanakannya ISWA Beacon Conference di Kuala Lumpur yang akan datang.
Dalam catatan akhirnya, ISWA sangat mengapresiasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam diskusi forum ini, dan menyadari dinamisnya permasalahan persampahan khususnya WtE di Indonesia. Untuk itu, peran Indonesia sangat diharapkan dalam ISWA Beacon Conference mengenai Waste to Energy yang akan dilaksanakan pada 16 dan 17 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. InSWA dalam penutupan forum ini menggarisbawahi pentingnya peran pengambil keputusan di high level agar secara nasional prioritas WtE khususnya kebijakan dan pendanaan memiliki kejelasan bagi para pelaksana teknis di daerah. Diharapkan para peserta forum ini dapat terus terlibat dalam tindak lanjut dan juga forum diskusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

 

Terkait Waste to Energy, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan terkait insentif renewable energy. WtE sulit diwujudkan sebelumnya dengan sistem BOT,karena capex dan opex yangtinggi. Sedangkan umumnya local authority tidak mampu membayar tarif diatas 30 ringgit per ton. Oleh karena itu saat ini pemerintah federal sedang menangani proses tender 3 project WtE. Namun penyelesaian permasalahan pendanaan ini tidak dibarengi dengan dukungan masyarakat, yang masih bermental Not In My Back Yard (NIMBY), sehingga melatarbelakangi direncanakannya ISWA Beacon Conference di Kuala Lumpur yang akan datang.

“Ratu Sampah” : Masterplane Pengelolaan 2012-32 Solusi Atasi Sampah

Jakarta, HanTer – Usai memutuskan kontrak dengan para pengusaha sebagai operator sampah, Pemprov DKI Jakarta  tetap kewalahan menangani sampah di Ibukota. Manajemen pengangkutan sampah belum terbangun sehingga sampah masih berserakan bahkan hingga menggunung di sudut-sudut kota.

Sebenarnya lima tahun terakhir, DKI sudah melakukan  beberapa perbaikan, terbukti tahun lalu TPA Bantargebang terpilih menjadi TPA terbaik di penilaian Adipura dan empat Walikota mendapat Adipura. “Tapi tahun ini lepas semua. Jadi ada kemunduran,” kata Sri Bebassari, Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) yang telah menjadi pemerhati sampah DKI  selama 35 tahun.

Sri menambahkan, saat ini TPA Bantargebang masih menjadi tumpuan utama untuk pengeloaan sampah di DKI. Oleh karena itu, semua pihak harus harus menjaga dan memeliharanya agar tetap bisa beroperasi.  “Tapi mungkin perlu didisain ulang karena kapasitas  sampahnya sudah tidak sesuai lagi dengan rencana di kontrak. Tahun 2014 DKI rencananya sudah punya “WC” sampah sendiri” di dalam kota sehinga sampah yang  yang diangkut ke TPA Bantargebang Bekasi sudah berkurang,” ujar wanita yang dijuluki “Ratu Sampah” ini.

Menurut Sri, salah satu rencana instalasi pengelolaan sampah di DKI adalah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang sudah dilakukan proses tendernya dengan kapasitas 1000 ton per hari dengan teknologi Waste to Energy dengan hasil sampingan sekitar 12 MW per hari.

Direncanakan ada tiga ITF di dalam kota sehingga yang dibuang ke TPA Bantargebang Bekasi hanya sisanya sekitar 2000 ton per hari atau sekitar 30 % dari 6000 ton per hari.

Sri meminta agar permasalahan sampah di DKI sebaiknya menjalankan perencanaan yang sudah disusun konsultan dalam masterplan (rencana induk) pengelolaan sampah DKI 2012 hingga 2032.

Padahal, rencana induk itu sangat penting sebagai pedoman pemerintah mengatasi persoalan sampah yang kian hari kian menumpuk. “ Ini yang  seharusnya menjadi acuan pembangunan kebersihan di ibukota selama 20 tahun ke depan,” kata Sri.

Sumber : http://harianterbit.com